BKPP Akui Kesalahan Pelantikan Kepala Sekolah di Minahasa Utara, Bupati Diminta Evaluasi Kinerja OPD

MINAHASA UTARA, iNews.id- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengakui kesalahan atas kekeliruan yang terjadi pada pelantikan kepala sekolah, beberapa waktu lalu. 

Seperti diketahui, Senin (27/9/2021) malam, dilakukan pelantikan kepala sekolah tingkat SD – SMP oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. 

Dari sekian kepala sekolah ada nama Rasni Jubaidi Bone Agus, dilantik sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Warukapas, Kecamatan Dimembe.

Besoknya saat Rasni Jubaidi Bone Agus ingin bertugas kaget tidak menemukan sekolah tersebut. Pun, sekolah tersebut tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Kepala BKPP Minahasa Utara Styvi Watupongoh mengakui terjadi kekeliruan saat melakukan penginputan nama dan jabatan yang disodorkan oleh Dinas Pendidikan.

“Ini kekeliruan tanpa disengaja,” ujar dia, Kamis (30/9/2021). 

Menurut Styvi Watupongoh, kepala sekolah bersangkutan telah dipanggil dan dilakukan mediasi untuk dicarikan solusi. Dia juga mengakui hal ini telah dilaporkan ke pimpinan dalam hal ini Bupati.

“Memang ini bagian dari kesalahan kami,” kata Stivy Watupongoh

Lanjut Styvi Watupongoh, saat ini telah memerintahkan jajaran untuk melakukan verifikasi langsung dilapangan terhadap keberadaan seluruh sekolah dan puskesmas, dibuat verifikasi faktual dan perbarui data terbaru sehingga masalah ini seperti ini tidak terjadi kekeliruan. 

“Dan perlu dicatat BKPP juga dalam hal ini juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait karena data awal itu dari mereka,” ucap Styvi Watupongoh

Sementara itu, Aktivis Minahasa Utara William Luntungan menegaskan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung harus tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jangan sampai jadi kegaduhan kemudian publik menyerang bupati dan wakil bupati. Padahal ketelodoran ada di OPD bersangkutan,” ucap William Luntungan. 

William Luntungan mengecam keras OPD yang terkesan membuat kekeliruan yang itu berdampak ke kepala daerah. 

“Dinas Pendidikan dan BKPP harus bertanggung jawab terhadap masalah ini,” kata William Luntungan.

Editor : Valentino Warouw