"Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya," katanya. Tidak ada yang terbunuh, meskipun rumah dan beberapa gereja dibakar, menurut seorang saksi dan penyelidik yang bekerja untuk delapan kelompok hak asasi manusia dan gereja untuk mendokumentasikan serangan tersebut. “Jelas bahwa mortir ini adalah senjata ofensif yang digunakan di wilayah sipil,” kata Jim Elmslie, penyelenggara Proyek West Papua di Universitas Wollongong, yang menyerahkan laporan CAR ke Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada bulan April. . "Ini adalah pelanggaran hukum humaniter."
BIN adalah lembaga sipil di bawah otoritas langsung presiden Indonesia, Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi. Kantor kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembelian atau penggunaan senjata tersebut. Seorang juru bicara militer Indonesia, Kolonel Wieng Pranoto, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukannya tidak menjatuhkan amunisi di desa-desa. Dia menolak mengatakan apakah BIN menyebarkan amunisi. Hukum Indonesia mengharuskan militer, polisi dan lembaga pemerintah lainnya untuk meminta izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata, dan mengharuskan mereka untuk menggunakan bahan yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri jika tersedia. Perusahaan pembuat senjata milik negara PT Pindad memproduksi mortir, dan mereka adalah bagian dari persenjataan angkatan bersenjata. Sumber kementerian pertahanan yang mengetahui sistem pengadaan mengatakan kementerian tidak pernah menyetujui pembelian atau peraturan apa pun yang memungkinkan BIN memperoleh amunisi. "Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan mereka," kata orang ini. Anggota komisi parlemen lain yang membawahi BIN mengatakan, dirinya sendiri sedang menyelidiki temuan dalam laporan CAR untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran. Dia mengatakan telah mendekati BIN dan PT Pindad untuk meminta penjelasan tetapi "menemukan banyak tembok raksasa". "Pasti ada sesuatu yang sangat, sangat sensitif tentang itu," katanya kepada Reuters.
Editor : Fabyan Ilat
