Made Supriatma, seorang peneliti keamanan di ISEAS - Yusof Ishak Institute di Singapura, menyuarakan keprihatinan Enembe, mengatakan bahwa pendidikan yang buruk berarti tidak cukup personel yang memenuhi syarat untuk menjalankan provinsi baru.
Perwakilan penduduk asli Papua menentang rencana pembentukan provinsi baru, dengan mengatakan itu "tidak akan membantu orang Papua."
"Ini adalah bentuk kekerasan negara yang berusaha menghapus kehidupan orang Papua," kata pemimpin perwakilan Timotius Murib kepada Reuters bulan lalu.
Seorang juru bicara kementerian dalam negeri negara itu tidak menanggapi permintaan komentar. Kepala Menteri Keamanan Mahfud MD mengatakan 82% orang Papua menginginkan pemisahan administratif, tetapi angka ini telah dipertanyakan oleh perwakilan adat.
Editor : Fabyan Ilat
Artikel Terkait
