MYANMAR, iNews.id – Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi diduga sengaja dipenjarakan. Hal itu diungkap sejumlah orang dekat Aung San Suu Kyi karena melihat Pengadilan di Myanmar yang dikuasai tentara.
BACA JUGA: Trafficking Gadis Filipina ke Sulut Diungkap Polisi, Korban Dijual Lagi ke Bandung
Diketahui Aung San Suu Kyi divonis bersalah dan dihukum penjara selama lima tahun pada Rabu (27/4/2022).
Dikutip Reuters, dugaan kesengajaan terhadap Aung San Suu Kyi dilihat selama tahun lalu, bervariasi dari pelanggaran yang relatif kecil hingga kejahatan berat dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Suu Kyi membantah melakukan kesalahan.
Pendukungnya mengatakan militer pada awalnya menggunakan pelanggaran kecil sebagai dalih untuk mengejarnya ketika melakukan kudeta, termasuk melanggar peraturan COVID dan mengimpor serta memiliki radio walkie-talkie tanpa lisensi.
Suu Kyi dihukum pada bulan Desember dan Januari atas pelanggaran tersebut, serta hasutan, setelah partainya mengirim surat - saat dia ditahan - mendesak kedutaan untuk tidak mengakui junta militer.
BACA JUGA: Kisah Ovi Sovianti, Pedangdut yang Masuk Kristen Usai Sholat
Putusan hari Rabu adalah yang paling serius sejauh ini, yang pertama dari 11 tuduhan korupsi, yang masing-masing membawa hukuman penjara hingga 15 tahun. Dia dinyatakan bersalah menerima 11,4 kg (402 oz) emas dan uang tunai $600.000 dari mantan anak didiknya, Phyo Min Thein, yang pernah menjadi kepala menteri kota Yangon, sebuah tuduhan yang menurutnya tidak masuk akal.
Suu Kyi juga diadili dengan tuduhan menggunakan uang amal untuk membangun rumah, dan dituduh telah menyewa tanah milik negara dengan harga diskon dan menyalahgunakan dana negara untuk membeli helikopter sebagai pemimpin negara.
Peraih Nobel Perdamaian 1991 itu juga didakwa melakukan pelanggaran yang dirahasiakan dari tindakan rahasia resmi dan mempengaruhi komisi pemilihan menjelang pemilihan pada November 2020, yang dimenangkan partainya dan militer katakan curang.
Kelompok hak asasi manusia menyebutnya pengadilan kanguru dan pemerintah Barat serta pakar PBB mengatakan pengadilan itu palsu dan menuntut pembebasannya. Junta mengatakan dia sedang diberikan proses hukum oleh pengadilan independen, mencatat hakim ditunjuk oleh pemerintahannya.
Junta mengontrol informasi dengan ketat dan tidak jelas apakah, dan dengan ukuran apa, dia mendapatkan pengadilan yang adil. Proses sedang dilakukan di balik pintu tertutup dan perintah pembungkaman mencegah tim hukumnya mendiskusikan perkembangan.
Meskipun tidak ditahan di penjara, dia ditahan di lokasi yang dirahasiakan dan ditolak pengunjung atau sarana untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pengacaranya tidak memiliki akses ke luar pengadilan.
Jadwal sidang Suu Kyi sangat padat dan ada kekhawatiran tentang dampak pada kesehatannya karena usianya. Pengadilan menangani kasus yang berbeda pada hari yang berbeda, terkadang dua kasus pada hari yang sama, banyak dari kasus tersebut ditunda karena ketidakhadiran saksi penuntut.
Banyak analis politik dan pakar Myanmar menganggap persidangan sebagai upaya untuk mengikat Suu Kyi selama bertahun-tahun dalam proses hukum dan mematikan harapan dia kembali ke politik dan menantang junta.
Selama beberapa dekade Suu Kyi telah menjadi ikon perjuangan Myanmar melawan kekuasaan militer dan bisa dibilang satu-satunya tokoh yang berhasil disokong oleh rakyat dan puluhan kelompok etnis di negara Asia Tenggara itu.
Militer mendapat banyak keuntungan dari mengesampingkannya sementara militer mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghancurkan banyak lawannya sebelum pemilu yang dijanjikan pada tahun 2023, dan kembalinya demokrasi yang dapat dipengaruhinya.
Pada hari Rabu, junta tidak menyebutkan keyakinan Suu Kyi selama konferensi pers di televisi yang berlangsung hampir empat jam, sementara seorang pembaca berita di TV pemerintah hanya menyebutkan secara singkat tentang keputusan tersebut di akhir buletin berita malamnya.
Editor : Fabyan Ilat
Artikel Terkait
