Kebijakan ETLE bersandar pada Pasal 272 UU No. 22/2009 yang melegalkan rekaman elektronik sebagai bukti hukum. Namun, Polri mengakui sistem ini belum maksimal.
Polri menegaskan bahwa transformasi ini bertujuan meminimalisir korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat diharapkan aktif mematuhi aturan, karena setiap pelanggaran—sekecil apa pun—terekam dan berujung sanksi.(*)
Editor : Fabyan Ilat
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
