JAKARTA, iNewsManado.com - Tenaga kesehatan (Nakes) honorer akan diusulkan DPR untuk diangkat sebagai PNS oleh pemerintah lewat Kemenpan RB.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut Nakes honorer memiliki jasa besar termasuk dalam proses penanggulangan pandemi.
Menurut data, Kemenpan-RB per Juni 2021, tercatat ada 410.010 THK-II atau honorer yang mengabdi sebelum tahun 2005. Sebanyak 4.782 di antaranya adalah tenaga kesehatan.
Kurniasih menyebut, nakes honorer bisa segera diangkat menjadi ASN melihat vitalnya peran nakes dalam penanggulangan pandemi dan masih kurangnya rasio tenaga kesehatan di masyarakat.
"Rasio dokter kita untuk 100 ribu penduduk masih kecil apalagi dokter spesialis. Belum menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, jadi kebutuhan nakes untuk fasilitas kesehatan bisa lebih tinggi dari angka nakes honorer saat ini sehingga teman-teman nakes honorer yang sudah lama mengabdi bisa diprioritasnkan sebagai ASN,"kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (22/7/2022).
Apalagi, dirinya juga mendapatkan aspirasi tenaga kesehatan honorer menagih janji Kementerian PAN RB yang menyebut akan memberlakukan afirmasi seleksi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Komitmen lisan masih menimbulkan kekhawatiran bagi teman-teman tenaga kesehatan honorer, mereka meminta agar segera disahkan peraturan afirmasi bagi tenaga kesehatan honorer agar ada kejelasan sebagai bagian dari penuntasan janji pemerintah," ujarnya.
Menurut legislator PKS ini, tenaga kesehatan honorer telah terbukti memiliki peran signifikan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terlebih dalam mengatasi Pandemi.
"Nakes kita termasuk yang statusnya honorer bekerja sama kerasnya dengan teman-teman nakes yang lain. Mereka mempertaruhkan nyawa saat berjuang terlebih pada saat puncak pandemi di Indonesia. Nakes adalah elemen vital sehingga amat layak mereka mendapatkan kemudahan lewat afirmasi proses seleksi menjadi ASN lewat jalur PPPK," tuturnya.
Sementara Kemenpan-RB pada 2023 mengeluarkan beleid akan menghapus seluruh tenaga honorer dari pemerintahan. Di antara nakes honorer tersebut masih dokter spesialis yang lama bekerja untuk RS Pemerintah tapi belum berstatus sebagai ASN.
"4.782 tenaga kesehatan yang masih dalam status honorer akan terancam masa depannya jika tidak masuk dalam proses PPPK seiring rencana penghapusan tenaga honorer. Sementara posisi tenaga kesehatan masih dibutuhkan melihat masih ada ketimpangan rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Indonesia. Artinya nakes honorer ini masuk prioritas untuk menjadi ASN," pungkas dia.
Editor : Fabyan Ilat
Artikel Terkait
