Dalam hal pengawasan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut, Pemerintah Daerah berperan penting dalam hal pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam sebuah rapat koordinasi beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi.
"Mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing,” ujar Erika Retnowati
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyebut, alokasi solar subsidi untuk wilayah Sulut aman dan terkendali.
“Stok BBM Subsidi untuk Pertalite sebanyak 11,7 ribu Kilo Liter (KL) dan Solar sebanyak 19 ribu KL, untuk BBM Non Subsidi seperti Pertamax sebanyak 666 KL, Pertamax Turbo sebanyak 10 KL, dan Pertadex sebanyak 719 KL, kondisi stok tersebut relative aman,” beber Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.
Pertamina mengaku mengambil langkah tegas apabila mitra bisnisnya melakukan kecurangan dalam penjualan solar subsidi,
“Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar subsidi, sanksi yang diberikan sesuai dengan kontrak yang berlaku mulai dari sanksi administratif hingga pemutusan hubungan usaha,” ujar Fahrougi.
Editor : Subhan Sabu
Artikel Terkait
