JAKARTA, iNews.id - Tingginya kasus ASN/PNS terlibat korupsi, membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo miris.
Pengungkapan kasus hingga OTT oleh KPK yang menjerat ASN korupsi dinilai adalah langkah efektif membuat efek jera.
Tjahjo meminta agar KPK terus melakukan supervisi dalam pencegahan korupsi. Bahkan dia ingin agar operasi tangkap tangan (OTT) terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera.
Apalagi menurutnya dari tahun ke tahun ASN yang terlibat kasus korupsi terus meningkat.
“Dan juga jangan lupa OTT pun harus terus dilaksanakan untuk efek jera. Kalau tidak, ini kami lihat dari tahun ke tahun ASN kita ini yang terlibat semakin banyak. Dan kami terima kasih kepada KPK untuk mengingatkan dan memperingatkan kepada teman-teman ASN yang ada,” katanya dalam acara Webinar Launching Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021, Kamis (23/12/2021).
Tjahjo mengatakan pihaknya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi.
Diantaranya perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak. Kemudian yang berkaitan mekanisme pembelian barang dan jasa, dan jual beli jabatan.
“Dan sekarang ditambah lagi oleh KPK tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah-masalah perizinan,” ujarnya.
Selain itu pihaknya terus mendorong reformasi birokrasi yang merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Dimana hal ini diwujudkan dengan bagaimana memotong mata rantai birokrasi yang panjang menjadi pendek. Selain itu juga mempercepat proses pelayanan masyarakat secara transparan dan terbuka.
“Dalam arti yang mana harus bayar, bayarnya berapa, selesainya berapa menit, berapa hari terbuka. Dan yang ketiga mempercepat proses perizinan investasi agar pertumbuhan ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Norman Octavianus
Artikel Terkait
