Departemen tersebut telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang diterbitkan, tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari, kata H.P. Chandralal, yang mengawasi otorisasi sebagian besar aplikasi.
Sistem aplikasi online macet selama berbulan-bulan dan banyak pelamar baru tidak bisa mendapatkan janji yang diperlukan.
"Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini," kata Chandralal.
"Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan."
Urgensi bagi banyak orang yang ingin pergi diperparah baru-baru ini dengan peringatan dari Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe bahwa krisis pangan hanya beberapa bulan lagi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Sri Lanka berisiko mengalami darurat kemanusiaan besar-besaran, dan telah meluncurkan rencana untuk memberikan $47,2 juta kepada 1,7 juta orang yang paling rentan di negara itu.
Dalam upaya untuk memperbaiki krisis, Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout, setelah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sekitar $12 miliar pada bulan April.
Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan setidaknya $5 miliar untuk memenuhi impor penting selama sisa tahun ini.
Editor : Fabyan Ilat
Artikel Terkait
