Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Periksa Prajurit, Ini 4 Aturan Panglima TNI

JAKARTA, iNews.id - Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Baca Juga

Kapolda Sulut Bersama Pejabat TNI Tinjau Kesiapan Kunker Presiden Jokowi di Bolmong

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Mariniri TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. 

Baca Juga

Cegah Pemanasan Global, Polda Sulut Gelar Aksi Penanaman Pohon di Halaman SPN

Berikut ini aturan lengkapnya: 

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Baca Juga

Pindah Tugas, Kepala Bakamla Zona Maritim Tengah Pamitan ke Kakanwil Kemenkumham Sulut

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Editor: Fabyan Ilat