Ini Tugas Gubernur Terkait Kebijakan Persalinan Ibu Hamil Ditanggung Negara

JAKARTA, iNewsManado.com - Gubernur diinstruksikan untuk mengawal kebijakan Biaya persalinan Ibu hamil ditanggung negara. 

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan.

Baca Juga

Persalinan Ibu Hamil Ditanggung Negara, Ini Instruksi Presiden untuk Bupati dan Wali Kota

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah mengeluarkan aturan tersebut pada 12 Juli 2022 lalu. Aturan tersebut diterbitkan pemerintah dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.

“Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” bunyi Inpres tersebut dikutip Senin (18/7/2022).

Baca Juga

Ini Instruksi Presiden untuk BPJS Kesehatan Terkait Persalinan Ibu Hamil Ditanggung Negara

Kepada para gubernur diperintahkan untuk:

Editor : Fabyan Ilat