MANADO, iNews.id- 17 ribu Masyarakat Kepulauan Siau Tagulandang Bari (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut) tidak bisa menerima jaminan kesehatan yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Pasalnya status kartu BPJS Kesehatan Masyarakat Sitaro dinonaktifkan atau tidak bisa lagi digunakan.
Hal tersebut terungkap saat Anggota DPRD Kabupaten Sitaro melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulawesi Utara, Rabu (6/9/2021), yang diterima Anggota DPRD Sulawesi Utara Melky Pangemanan.
Pada pembahasan di rapat, terungkap tahun 2020 ada sekira 5 ribu masyarakat Sitaro ikut kepesertaan BPJS Kesehatan yang dicover Pemprov Sulawesi Utara. Pun, selanjutnya di tahun 2021 meningkat menjadi 17.000.
Alhasil, masalah yang ada sekarang masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan yang merupakan penerima dari bantuan Pemprov Sulaweskartunya tidak bisa lagi diakses atau sudah dinonaktifkan.
Anggota DPRD Sitaro Moktar Kauhis menjelaskan, masyarakat telah menyebut mereka bersama dengan pemerintah hanya berbohong dengan janji-janji politik.
“Warga Sitaro ini sangat membutuhkan kartu BPJS tersebut,” ujar Moktar Kauhis.
Lanjut dia, datang di DPRD Sulut untuk cari solusi atas apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Kami berharap apa yang menjadi aspirasi dapat didengar oleh Pemerintah Provinsi," ucap Moktar Kauhis.
Anggota DPRD Sulawesi Utara Melky Pangemanan mengatakan, tahun 2022 ini anggaran perubahan sudah tetapkan maka tinggal anggaran induk.
“Nanti saya akan sampaikan ke pimpinan dewan terkait permasalahan ini,” kata Melky Pangemanan.
Menurut Melky Pangemanan, kita tidak minta-minta terjadi persoalan. Kita tidak mengira-ngira misalnya ini terjadi. Masalah ini tentu juga akan membawa dampak bagi kita pemerintah daerah.
“Sekarang bagimana dengan nasib 17 ribu peserta BPJS yang dicover anggaran APBD Sulut," ucap Melky Pangemanan Putra Kaima Minahasa Utara.
Perwakilan BPJS, Vanny Toar menjelaskan, intinya kami menyampaikan terima kasih juga atas masukkan yang diberikan, terutama soal komunikasi. Kedepannya berjanji untuk komunikasi akan lebih intens.
"Kondisi yang terjadi di tahun 2021 kita sudah bahas dengan provinsi. Ada berapa kondisi sehingga di 2021 ini anggarannya tidak seperti 2020. Untuk tahun 2021 dianggarkan APBD provinsi, ditata Rp 3 miliar dna belum semuanya terpakai, pemasukan datanya belum full,” ucap Vanny Toar.
Editor : Valentino Warouw
Artikel Terkait
