KOLOMBO, iNews.id – Krisis keuangan yang melanda Sri Lanka membuat negara tersebut kelabakan.
Terbaru, Sri Lanka harus mengamankan dana sekira $ 5 miliar atau Rp70 Triliun untuk menutupi pembayaran impor bahan bakar dan barang-barang lainnya yang dibeli melalui jalur kredit dilansir Reuters, Jumat (3/6/2022).
Negara kepulauan itu bergulat dengan krisis keuangan terburuknya dalam lebih dari tujuh dekade dengan kekurangan devisa yang parah yang membuatnya berjuang untuk membayar impor penting termasuk makanan, bahan bakar, pupuk dan obat-obatan.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, yang menjabat bulan lalu setelah protes massal memaksa pendahulunya mengundurkan diri, telah menaikkan pajak untuk menopang pendapatan pemerintah dan berencana untuk memotong pengeluaran secara tajam dalam anggaran sementara yang akan disajikan dalam beberapa minggu. Sri Lanka juga sedang merundingkan paket bailout dengan Dana Moneter Internasional, yang berpotensi memungkinkannya untuk meminjam setidaknya $3 miliar melalui fasilitas dana tambahan pemberi pinjaman.
"Dia menjelaskan bahwa diskusi dengan IMF sedang berlangsung dan dia berharap negosiasi akan selesai pada akhir bulan," kata kantor Wickremesinghe dalam sebuah pernyataan, merujuk pada diskusi antara perdana menteri dan kamar dagang lokal.
Wickremesinghe mengatakan bahwa setiap bridging finance akan bergantung pada tercapainya kesepakatan Sri Lanka dengan IMF, tambah pernyataan itu.
Sejauh ini, Sri Lanka telah menerima dua jalur kredit senilai $1,5 miliar dari India untuk bahan bakar dan impor penting. Para tetangga juga sedang dalam pembicaraan untuk jalur kredit $500 juta lainnya untuk mendanai impor bahan bakar.
Sri Lanka juga meminta bantuan negara lain, termasuk Jepang, yang memiliki hubungan komersial lama dengan negara kepulauan itu.
Namun, hubungan dengan Tokyo, yang juga menjadi pemberi pinjaman utama ke Sri Lanka, mendingin setelah Sri Lanka pada tahun 2020 membatalkan proyek kereta api ringan senilai $1,5 miliar yang sebagian besar akan didanai oleh Jepang.
"Dia (Wickremesinghe) menambahkan bahwa hubungan dengan Jepang telah rusak, dan akan memakan waktu lama untuk memperbaiki hubungan itu dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka," kata pernyataan dari kantor perdana menteri.
Editor : Fabyan Ilat
Artikel Terkait
