JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menargetkan pada 2023 jalanan tidak lagi dilalui truk overdimension overload (ODOL).
Apalagi, jenis ini kerap kali menimbulkan kerugian baik material maupun non material.
Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman mengaku pesimis dengan target pemerintah itu. Secara data, Pada 2021, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk ODOL naik 97%. Nilai kerugiannya mencapai Rp 43 triliun per tahun.
"Sejak Maret ini banyak demo di Jawa Tengah, Jawa Timur (dilakukan oleh supir truk), sampai menutup jalan nasional, dan sampai akhirnya ODOL ini mengedepankan sosialisasi, ini merupakan sebuah kemunduran bagi kami, dari yang awalnya penindakan jadi sosialisasi," katanya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (25/3/20220).
Sebelumnya, pada awal bulan ini dilaporkan gabungan sopir truk di sejumlah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur mengancam mogok kerja karena adanya aturan ODOL dari pemerintah.
Menurut mereka, meskipun aturan tersebut baik untuk keselamatan, namun hal ini berpengaruh terhadap ongkos angkut, terutama bagi supir yang memilik armada perorangan. Jika aturan ODOL diberlakukan, pemerintah dinilai harus memberi kebijakan untuk meringankan biaya angkutan logistik dan normalisasi kendaraan.
"Jadi pemerintah harus pasang strategi lagi, karena kami cukup pesimistis untuk target zero ODOL 2023," katanya.
Kyatmaja melanjutkan, tidak semua industri siap menghadapi aturan ODOL ini karena sebagian besar alasan pengusaha menggunakan truk ODOL berkaitan dengan persoalan ongkos logistik.
"Kalau untuk pengusaha angkutan atau truk, kami semua ini lebih ingin tidak ODOL karena lebih aman, truk lebih awet dan keselamatan terjaga, karena kalau kecelakaan, berapa uang yang harus kami keluarkan. Tapi masalahnya, hampir semua industri itu (menggunakan truk) ODOL," pungkasnya.
Editor : Fabyan Ilat
