2 Oknum PPK Diduga Terafiliasi Parpol dan Ujaran Kebencian, Ini Keterangan Ketua KPU Minahasa

MINAHASA, iNewsManado.com -Kontroversi Pelantikan dua oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pineleng, Kabupaten Minahasa inisial DM dan TP yang diduga melanggar aturan mendapat penjelasan pihak terkait.
Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa mengatakan, pihaknya segera melakukan konfirmasi.
"Terkait pelantikan PPK memang sudah sudah dilaksanakan melalui prosesnya. Untuk terkait hal tersebut (dua oknum PPK) akan kami konfirmasikan kepada yang bersangkutan memang ada baiknya hal ini masuk dalam tanggapan masyarakat sebelum penetapan supaya bisa dikonfirmasi saat wawancara," ujar Suawa, Sabtu (18/5/2024).
Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka saat dimintai tanggapan berpendapat, seharusnya sebelum dilakukan pelantikan pihak KPU Minahasa melakukan tracking di media sosial masing-masing calon yang akan ditetapkan.
"Kalau saja dilakukan tracking di media sosial sebelum dilantik pasti tidak akan seperti ini," terang dia, Sabtu (18/5/2024).
Lanjut dia, memang ada tanggapan masyarakat yang dibuka pada saat penetapan hasil tes tertulis PPK, tapi KPU Minahasa jangan hanya berdasarkan itu, karena itu hanya alat bantu saja, harus melakukan tracking sendiri.
"PPK itu harus netral pada pilkada 2024, jangan sampai dengan hal-hal seperti ini akan mengganggu tahapan-tahapan pilkada nanti. Semoga KPU Minahasa bisa mengambil langkah cepat dalam hal ini," kata dia.
Dia menejelaskan, nantinya jika dugaan itu benar bisa ada potensi masalah terhadap penilaian publik kepada KPU.
"Saat sekarang publik semakin kritis terhadap kinerja dan netralitas penyelenggara pemilu," tegas dia.
Dia juga menambahkan, untuk Pilkada serentak di Sulut di prediksi akan ketat. Jadi ada potensi penyelenggara pemilu juga disorot.
"Sedikit salah atau ada kelemahan saja akan potensi dapat sorotan dari publik," tambah dia.
Data diperoleh, dua oknum tersebut terafiliasi partai politik tertentu dan diduga melakukan ujaran kebencian ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial Facebook serta postingan yang terkesan memberikan dukungan ke calon presiden pada pemilu 2024.
DM diduga melakukan ujaran kebencian ke Presiden RI Jokowi di media sosial facebook dengan cara membagikan postingan milik dari akun facebook bernama Kalam Hari pada tanggal 25 Januari 2024 dalam bentuk video.
Dimana pada 25 Januari 2024 masih dalam tahapan pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. DM juga sering membagikan postingan-postingan terkait pemberitaan calon anggota DPRD pada pemilu 2024.
DM juga pernah melakukan postingan di akun media sosial facebook terkait hal yang diduga mengarah ke Presiden Jokowi. Dimana pada postingan 31 Oktober 2023 (tahapan pemilihan presiden) DM melakukan postingan dengan kata "Kata nepotisme berasal dari kata latin nepos yang berarti "keponakan" dan "cucu".
Selain itu DM juga pada 22 Oktober 2023 melakukan postingan diduga menyerang Presiden RI pada saat putusan MK terkait syarat dukungan wakil presiden.
Editor : Fabyan Ilat