2 Oknum PPK Pineleng Diduga Terafiliasi Parpol dan Lakukan Ujaran Kebencian pada Presiden

MINAHASA, iNewsManado.com - Pelantikan dua oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pineleng, Kabupaten Minahasa inisial DM dan TP diduga melanggar aturan. 

Data diperoleh, dua oknum tersebut terafiliasi partai politik tertentu dan diduga melakukan ujaran kebencian ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial Facebook serta postingan yang terkesan memberikan dukungan ke calon presiden pada pemilu 2024.  

Postingan DM di Facebook yang diduga mengandung unsur kebencian. Foto/Tangkapan layar/Istimewa

Baca Juga

2 Oknum PPK Diduga Terafiliasi Parpol dan Ujaran Kebencian, Ini Keterangan Ketua KPU Minahasa

Dimana pada 25 Januari 2024 masih dalam tahapan pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. DM juga sering membagikan postingan-postingan terkait pemberitaan calon anggota DPRD pada pemilu 2024. 

DM juga pernah melakukan postingan di akun media sosial facebook terkait hal yang diduga mengarah ke Presiden Jokowi. Dimana pada postingan 31 Oktober 2023 (tahapan pemilihan presiden) DM melakukan postingan dengan kata "Kata nepotisme berasal dari kata latin nepos yang berarti "keponakan" dan "cucu". 

Selain itu DM juga pada 22 Oktober 2023 melakukan postingan diduga menyerang Presiden RI pada saat putusan MK terkait syarat dukungan wakil presiden.

Sementara itu, oknum PPK Pineleng inisial TP membuat postingan di media sosial facebook terkait dukungan ke Calon Presiden Ganjar Pranowo. 

Postingan TP diduga terafiliasi partai politik. Foto/Istimewa

Sementar itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka saat dimintai tanggapan berpendapat, seharusnya sebelum dilakukan pelantikan pihak KPU Minahasa melakukan tracking di media sosial masing-masing calon yang akan ditetapkan. 

"Kalau saja dilakukan tracking di media sosial sebelum dilantik pasti tidak akan seperti ini," terang dia, Sabtu (18/5/2024). 

Lanjut dia, memang ada tanggapan masyarakat yang dibuka pada saat penetapan hasil tes tertulis PPK, tapi KPU Minahasa jangan hanya berdasarkan itu, karena itu hanya alat bantu saja, harus melakukan tracking sendiri.  

"PPK itu harus netral pada pilkada 2024, jangan sampai dengan hal-hal seperti ini akan mengganggu tahapan-tahapan pilkada nanti. Semoga KPU Minahasa bisa mengambil langkah cepat dalam hal ini," kata dia. 

Dia menejelaskan, nantinya jika dugaan itu benar bisa ada potensi masalah terhadap penilaian publik kepada KPU. 

"Saat sekarang publik semakin kritis terhadap kinerja dan netralitas penyelenggara pemilu," tegas dia. 

Editor : Fabyan Ilat