Pemilu 2024 Sulut: Rangkul Lawan dan Makelar Jabatan

Tapi, cara elegan dan strategi jitu menjual program dan kerja nyata saat memimpin seperti jadi jalan utama melenggang mulus di Pemilu 2024 Sulut. Sisi pragmatis dan mobilisasi PNS hanya jalan terakhir, karena program kerja dan kerja nyata adalah dua hal yang akan jadi pertimbangan masyarakat di 2024. Soal kaum pragmatis, mereka lebih mendahului figur dari pada partai. Jadi jangan kecewa apabila money politic sulit manjur di Pemilu 2024 Sulut nanti.

BACA JUGA: Cek Lowongan Kerja: Pelni Cari Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kedua, soal pemilihan legislatif. Sistem partai hingga ke akar rumput sepertinya bakal memuluskan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan petahana. Mobilisasi PNS dan perangkat desa hingga ke kepala sekolah-kepala sekolah dan jabatan lain, jadi jaminan bagi para kandidat di legislatif. Ini juga jadi persoalan baru, karena akan ada yang akan jadi prioritas partai dalam menentukan kandidat yang akan diusung. Figur lama tidak jadi jaminan akan bertahan ketika munculnya figur-figur baru yang dibackup petahana. Apalagi cost politic Pemilu 2024 Sulut pasti akan meningkat.

Dalam tahapan ini, sejatinya para politis wajib mencari jalan aman sejak saat ini, sehingga tidak disibukkan dengan konflik internal di tubuh partai karena ada unsur prioritas. Dampaknya, para kader dan simpatisan akan dibuat bingung soal figur yang layak untuk diusung. Dan ini akan memengaruhi suara partai secara umum. Karena kemenangan pertarungan kepala daerah dan legislatif secara otomatis akan memberikan sumbangsih di pemilihan presiden.

Terakhir, adanya fenomena makelar jabatan. Sudah jadi rahasia umum, banyaknya oknum-oknum yang mengastanamakan atau secara rahasia tidak mengatasnamakan penguasa dalam menjanjikan jabatan tertentu khususnya bagi PNS dan pihak lain. Ini akan terus merebak, selain ‘merawat’ para kader loyalis, juga sebagai jalan untuk memuluskan ‘program politik pemilu 2024’ yang sedang dijalankan.

Dampaknya, petahana, baik gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, secara tidak langsung akan mendatangkan stigma negatif bagi pemilih, para kader juga simpatisan. Sudah jadi rahasia umum bagaimana seorang makelar jabatan ‘diberi kuasa khusus’ untuk mencari lading uang. Tidak bisa dibuktikan memang, karena cara kerja seorang makelar jabatan ‘dilindungi’ oleh sang pemberi perintah. Namun, beraksinya para makelar jabatan, sudah diatur dan diberi syarat-syarat khusus dalam bertugas.

Ini jadi sebuah cerminan bagi masyarakat Sulut tentang bagaimana strategi politik partai maupun petahana dalam mengejar kemenangan di Pemilu 2024 Sulut. Tentu tidak secara kasat mata kita menyaksikan, namun dalam berjalan waktu, kita akan merasakan efek jelang pemilu 2024 di sekitar kita. Beruntung bagi para kader atau PNS atau pihak lain yang memiliki kedekatan dengan petahana dan atau pimpinan partai pemenang.

Karena bakal dilindungi setidaknya sebelum Pemilu 2024 Sulut digelar. Sisi lain, akan ada risiko baru yang akan dihadapi yang dampaknya sanksi sosial, moral dari masyarakat sebagai pemilih. Sanksi sosial dan moral tentu implikasinya terkait kinerja yang sudah tidak lagi sesuai janji kampanye tapi sudah lebih dari menjalankan strategi mencari kemenangan di 2024.

Editor : Fabyan Ilat