Pemilu 2024 Sulut: Rangkul Lawan dan Makelar Jabatan

MANADO, iNews.id – Hingar-bingar Pemilu 2024 Sulut, mulai terasa saat ini. Sejumlah partai politik mulai menyiapkan strategi pemenangan. Baik untuk kepala daerah maupun untuk legislatif dan pemilihan presiden.

BACA JUGA: Ini Selebgram Manado Paling Diburu Pria, Berani Tampil Seksi

Di Sulut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menguasai Manado, Minut, Bitung, Minahasa, Mitra, Minsel, Bolsel, Sitaro. Sisanya, Talaud, Sangihe, Bolmut, Boltim, Kotamobagu dan Bolmong dibagi dikuasai partai lain.

Dimulai dari pemilihan kepala daerah. Manuver politik merangkul lawan politik telah terlihat pada sejumlah daerah jelang Pemilu 2024 Sulut. Tokoh-tokoh berpengaruh diberi jabatan walaupun berlawanan saat Pilkada 2020 lalu. Bahkan, cara tersebut hingga ke tingkat desa. Penguasaan secara sistematis dilakukan para pengurus partai. Tentu dengan menjadikan PNS sebagai ujung tombak saat ini.

Tak heran, banyak kader partai pemenang yang tak kebagian kursi, karena strategi partai untuk tetap memertahankan takhta pada Pemilu 2024 Sulut nanti. Sebab, tahapan Pemilu yang kian dekat, tentu tidak cukup waktu bagi petahana untuk memerlambat strategi dan tentunya menekan cost politic di 2024. Ini sangat beralasan, karena cost politic yang dikeluarkan pada 2020 lalu, sejatinya disinyalir banyak sumbangan sponsor. Pengetatan anggaran akibat pandemi COVID-19, tentu membuat para petahana putar otak dalam ‘membalas budi’ terkait cost politic.

Indikasinya, bisa ditebak, akan ada kebijakan yang nyaris dikritik publik karena pemenuhan janji kampanye yang tak menjadi nyata. Selanjutnya banyaknya kader partai yang kecewa karena tak kebagian kursi menjadi persoalan serius yang jangan dianggap sepele. Akar rumput militan merupakan roh dari eksistensi sebuah partai. Sisi pragmatis memang masih jadi isu utama dalam setiap pelaksanaan Pemilu 2024 Sulut. Ini jadi celah bagi petahana untuk memanfaatkan money politic. Celah lain tentu dengan memanfaatkan organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan jadi ujung tombak mendulang suara. Dalam mencari kemenangan dalam politik, pasti semua cara akan dilakukan.

Tapi, cara elegan dan strategi jitu menjual program dan kerja nyata saat memimpin seperti jadi jalan utama melenggang mulus di Pemilu 2024 Sulut. Sisi pragmatis dan mobilisasi PNS hanya jalan terakhir, karena program kerja dan kerja nyata adalah dua hal yang akan jadi pertimbangan masyarakat di 2024. Soal kaum pragmatis, mereka lebih mendahului figur dari pada partai. Jadi jangan kecewa apabila money politic sulit manjur di Pemilu 2024 Sulut nanti.

BACA JUGA: Cek Lowongan Kerja: Pelni Cari Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kedua, soal pemilihan legislatif. Sistem partai hingga ke akar rumput sepertinya bakal memuluskan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan petahana. Mobilisasi PNS dan perangkat desa hingga ke kepala sekolah-kepala sekolah dan jabatan lain, jadi jaminan bagi para kandidat di legislatif. Ini juga jadi persoalan baru, karena akan ada yang akan jadi prioritas partai dalam menentukan kandidat yang akan diusung. Figur lama tidak jadi jaminan akan bertahan ketika munculnya figur-figur baru yang dibackup petahana. Apalagi cost politic Pemilu 2024 Sulut pasti akan meningkat.

Dalam tahapan ini, sejatinya para politis wajib mencari jalan aman sejak saat ini, sehingga tidak disibukkan dengan konflik internal di tubuh partai karena ada unsur prioritas. Dampaknya, para kader dan simpatisan akan dibuat bingung soal figur yang layak untuk diusung. Dan ini akan memengaruhi suara partai secara umum. Karena kemenangan pertarungan kepala daerah dan legislatif secara otomatis akan memberikan sumbangsih di pemilihan presiden.

Terakhir, adanya fenomena makelar jabatan. Sudah jadi rahasia umum, banyaknya oknum-oknum yang mengastanamakan atau secara rahasia tidak mengatasnamakan penguasa dalam menjanjikan jabatan tertentu khususnya bagi PNS dan pihak lain. Ini akan terus merebak, selain ‘merawat’ para kader loyalis, juga sebagai jalan untuk memuluskan ‘program politik pemilu 2024’ yang sedang dijalankan.

Dampaknya, petahana, baik gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, secara tidak langsung akan mendatangkan stigma negatif bagi pemilih, para kader juga simpatisan. Sudah jadi rahasia umum bagaimana seorang makelar jabatan ‘diberi kuasa khusus’ untuk mencari lading uang. Tidak bisa dibuktikan memang, karena cara kerja seorang makelar jabatan ‘dilindungi’ oleh sang pemberi perintah. Namun, beraksinya para makelar jabatan, sudah diatur dan diberi syarat-syarat khusus dalam bertugas.

Ini jadi sebuah cerminan bagi masyarakat Sulut tentang bagaimana strategi politik partai maupun petahana dalam mengejar kemenangan di Pemilu 2024 Sulut. Tentu tidak secara kasat mata kita menyaksikan, namun dalam berjalan waktu, kita akan merasakan efek jelang pemilu 2024 di sekitar kita. Beruntung bagi para kader atau PNS atau pihak lain yang memiliki kedekatan dengan petahana dan atau pimpinan partai pemenang.

Karena bakal dilindungi setidaknya sebelum Pemilu 2024 Sulut digelar. Sisi lain, akan ada risiko baru yang akan dihadapi yang dampaknya sanksi sosial, moral dari masyarakat sebagai pemilih. Sanksi sosial dan moral tentu implikasinya terkait kinerja yang sudah tidak lagi sesuai janji kampanye tapi sudah lebih dari menjalankan strategi mencari kemenangan di 2024.

Pengamat kemasyarakatan Unsrat Jetty Tamanampo-M ketika dimintai tanggapan mengatakan, ukuran saat ini masyarakat sebagai pemilih tentu sudah mengkaji bagaimana pemimpin mereka dan wakil rakyat mereka.

BACA JUGA: Viral di Media Sosial Salah Transfusi Darah, UTD RSUP Kandou Manado Berikan Penjelasan

“Apalagi dimasa pandemi COVID-19. Masyarakat sedang menilai mana yang terbaik dan mampu ada di tengah masyarakat dalam kondisi ini. Ini harus jadi perhatian para kepala daerah, pengurus partai maupun anggota dewan,” ujar dia.

Dosen Antropologi FISIP Unsrat ini menambahkan, meski masih jauh, namun ada sejumlah kelompok masyarakat yang telah memilah mana yang pantas untuk memimpin daerahnya dimasa mendatang.

“Dan juga mereka telah menilai, mana wakil rakyat yang memang menyuarakan aspirasi masyarakat. Agak dilematis memang dalam hal ini, tapi bagaimana pun edukasi adalah hal penting untuk dilakukan para petahana maupun wakil rakyat terhadap masyarakat, dalam mensosialisasikan program kerja dimasa pandemi. Ajar masyarakat untuk bisa mendapat solusi dilihat dari bidang pekerjaan masing-masing,” jelasnya.

“Merebut hati masyarakat tidak selamanya dengan money politic. Karena banyak figur yang gagal meski memainkan money politic. Penguasaan daerah tidak jadi jaminan di 2024 mendatang, karena setiap konstalasi pemilu, itu ada dinamika tersendiri. Semua partai pasti telah menyiapkan strategi masing-masing, dan setiap masyarakat telah belajar setidaknya satu tahun sejak pilkada 2020 mendatang,” tutup dia.

Editor : Fabyan Ilat