Siap-siap! Harga Elpiji, Tarif Listrik dan Pertalite Kans Naik, Ini Kajian Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Kondisi ekonomi global memengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok di Indonesia.

Sejumlah kalangan menilai, pemerintah bahkan sulit membendung kenaikan kebutuhan pokok karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil.

Imbas dari semua itu, pemerintah pun mengisyaratkan ada sejumlah kebutuhan, seperti, elpiji dan tarif listrik hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dinaikkan menghadapi tekanan global tersebut.

Tarif listrik, BBM subsidi dan non subsidi sampai dengan LPG akan mengalami penyesuaian harga. Meski begitu, pemerintah tidak merinci agenda kenaikan harga ini akan diberlakukan.

"Ada beberapa langkah strategis dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang akan kami lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022) lalu.

Berikut penjelasan Menteri ESDM terkait penyesuaian tarif tiap komoditas energi, dihimpun MNC Portal Indonesia, Kamis (14/4/2022).

1. Listrik

Arifin mengatakan, penyesuaian tarif listrik dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun. Selain itu, strategi ini juga merupakan bentuk respons pemerintah atas meroketnya harga minyak dunia.

"Penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek rencana penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7-16 triliun," ungkapnya.

Khusus di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek pemerintah juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN.

Kemudian melakukan optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT, percepatan pembangunan PLTS Atap 450 MW, serta pembangunan pembangkit EBT dari APBN.

2. BBM

Untuk BBM, dalam jangka menengah dan panjang pemerintah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan solar.

"Optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga Pertalite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KBLBB, BBG, bioethanol, BioCNG, dan lain-lain," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).

Pihaknya juga akan melakukan pengamanan dan peningkatan cadangan operasional BBM dari 21 hari menjadi 30 hari serta manajemen stok jangka panjang.

Sementara dalam jangka pendek, pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadan dan Idul Fitri, lalu meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.

Editor : Fabyan Ilat