BPOM Libatkan Polri Awasi Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) kian gencar melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan secara nasional.
Untuk melakukannya, lembaga ini memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Agar sepaham dalam melakukan pengawasan, Kepala Badan POM, Penny K Lukito beraudiensi dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (23/11/2021), untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam upaya penegakan hukum.

Baca Juga

BPOM Ungkap Penggunaan Etilen Glikol Hampir 100 Persen pada Obat Sirop di Indonesia

Sebelumnya BPOM dan Polri telah mencapai kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah diperbarui dan ditandatangani secara desk to desk pertanggal 24 Mei 2021. 

MoU Badan POM dengan Polri ini telah dimanfaatkan untuk dukungan pengawasan, penyidikan, penindakan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM) di seluruh Indonesia. 

Pembaruan MoU juga diperluas untuk mengakomodir dukungan bagi tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Penindakan Badan POM, antara lain di bidang penyidikan, intelijen, siber, dan cegah tangkal serta perluasan tanggung jawab pelaksanaan kerja sama di tingkat kabupaten/kota antara Loka POM dan Kepolisian Resor (Polres). 

Baca Juga

BPOM Temukan Vitamin C Injeksi Ilegal, Ini Daftar 10 Produk yang Perlu Diwaspadai

Selain itu, ruang lingkup MoU juga diperluas dengan kerja sama di bidang pengujian dan pengembangan laboratorium, antara lain untuk pengembangan kompetensi SDM pengujian, uji banding antar personil, pengadaan baku pembanding, dan pembangunan jejaring laboratorium investigasi/forensik pada tingkat nasional.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran produk obat dan makanan di seluruh Indonesia secara luring dan daring di masa pandemi, Badan POM mengedepankan pembinaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mampu berdaya saing, dapat memproduksi produk aman, bermanfaat, dan bermutu bagi konsumen. 

Dalam rangka mendukung pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 tersebut, pada MoU Badan POM dengan Polri juga telah disepakati untuk melakukan tindak lanjut pengawasan bersama dengan mengedepankan keberpihakan kepada pembinaan dan peningkatan daya saing produk nasional khususnya UMKM. 

Editor : Fabyan Ilat