Mendagri Keluarkan Surat Sakti, Pj Kepala Daerah Bisa Pecat PNS
Jum'at, 16 September 2022 | 20:26 WIB

"Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)," bunyi poin ke 5.
Artikel ini telah tayang di iNews.id dengan judul: SE Terbaru Mendagri, Pj Kepala Daerah Boleh Berhentikan dan Mutasi ASN
Editor : Fabyan Ilat