Mendagri Keluarkan Surat Sakti, Pj Kepala Daerah Bisa Pecat PNS
Jum'at, 16 September 2022 | 20:26 WIB
-
Raka Dwi Novianto
"Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)," bunyi poin ke 5.
Artikel ini telah tayang di iNews.id dengan judul: SE Terbaru Mendagri, Pj Kepala Daerah Boleh Berhentikan dan Mutasi ASN
Editor: Fabyan Ilat
Humaniora
1 tahun lalu
China-Afrika Kolaborasi dalam Inovasi Padi Abadi: Tanam Sekali, Panen Berkali-kali!
Lifestyle
2 tahun lalu
Indonesia Resmikan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, Begini Keunggulannya
Ekbis
2 tahun lalu
Daftar Harga BBM di Pulau Sulawesi per 10 Februari 2025
Lifestyle
2 tahun lalu
Penggunaan QR Code Wajib untuk Pembelian Pertalite di Sulut Mulai 1 Februari 2025
News
2 tahun lalu
KPU Bolsel Tolak Permohonan Paslon Nomor Urut 1 di MK
News
2 tahun lalu
Polres Bolsel Tangkap Warga Desa Linawan yang Diduga Curi Sepeda Motor
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
1 tahun lalu
Kongres PDIP Dipastikan Tahun Ini, Olly Dondokambey Kasih Bocoran Waktunya?
News
1 tahun lalu
MK Perintahkan Pendidikan Gratis di SD-SMP Negeri dan Swasta, Ini Putusannya
News
1 tahun lalu
Perbaikan Toilet Sekolah di Sulut dapat Bantuan Dana Rp9 Miliar
News
1 tahun lalu
Batas Usia Pensiun PNS 70 Tahun, Begini Kata DPR
News
1 tahun lalu
Dua Kandidat Bersaing Ketat untuk Ketua Golkar Sulut 2025
News
1 tahun lalu