Gaji Lebih Besar, Ini Kelebihan PPPK Dibanding PNS

JAKARTA, iNews.id – Informasi kelebihan dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) banyak dicari masyarakat. Meski serupa dengan PNS, PPPK memiliki sejumlah keuntungan yang tidak dimiliki oleh PNS.

BACA JUGA: IPDN Minahasa: Proyek Pembangunan Dikorupsi hingga Kontroversi Kematian Praja

Baca Juga

Ini Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 yang Dibuka Dua Gelombang

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Lama kontraknya pun bervariasi, mulai dari 1-30 tahun. Lantas apa saja kelebihan dari menjadi PPPK serta berapa besaran gajinya? Simak rangkumannya di bawah ini, Kamis (11/11/2021).

Baca Juga

Rekrutmen PPPK Dimulai 26 September 2024, Tenaga Honorer Prioritas

1. Tidak ada batas usia maksimum

Tidak seperti PNS yang memiliki batas usia maksimum, masyarakat dengan usia berapapun dapat mendaftar jadi PPPK sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan,” jelas Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Baca Juga

Catat! Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka 20 Agustus 2024 Pukul 17:08 WIB

2. Tidak perlu meniti karier dari bawah

Jika menjadi PNS, seseorang harus meniti pangkat dari bawah. Namun, dalam PPPK, seseorang mungkin saja langsung menduduki pangkat yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah.

“Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki Jabatan jenjang muda bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan,” lanjutnya.

Baca Juga

3.043 Pelamar P1 PPPK Guru 2022 Batal Penempatan

3. Kalangan profesional bisa langsung terbina

Kelebihan lain dari PPPK adalah kalangan profesional yang bisa langsung terbina. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah. Dosen pertama, dosen muda, kemudian lektor baru guru besar. PPPK dimaksudkan seperti itu,” jelasnya.

Editor : Fabyan Ilat