Terkait Anggaran, Sri Mulyani Bongkar Kelemahan Pemerintah Daerah

JAKARTA, iNews.id –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan uneg-uneg terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

Dia menyebut, Pemda sangat bergantung pada pemerintah pusat. Apalagi saat pandemi covid-19, pemda sangat bergantung pada pusat.

Baca Juga

Ini Postur dan Sasaran APBN 2023 yang Disahkan DPR, Belanja Pemerintah Pusat Rp2.246,5 triliun

“Daerah-daerah itu betul-betul hanya bergantung pada pusat,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi UU HKPD kepada Provinsi Riau yang dikutip Antara di Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Sri Mulyani mengatakan saat pusat menghadapi tekanan seperti akibat pandemi yang menyebabkan ekonomi berhenti dan drop, ternyata daerah tidak mempunyai alternatif sehingga turut berhenti dan drop.

Hal itu terjadi karena transfer ke daerah dari pemerintah pusat menjadi turun seiring ekonomi pusat mengalami tekanan seperti pada masa pandemi 2020.

Baca Juga

15 Provinsi, 15 Kabupaten dan 14 Kota di Indonesia Terima Rp10 Miliar! Ini Daftar Lengkapnya

Menurut Sri Mulyani, pemda belum memiliki kontribusi untuk menjadi peredam kejutan sehingga ketika terjadi tekanan akibat krisis maka yang menjadi peredamnya tetap APBN.

“APBD menjadi dampaknya saja, tapi APBD nya sendiri tidak mampu menjadi alat peredam shock secara aktif,” ujarnya.

Dia melanjutkan pemerintah daerah juga belum bisa mengatur cara melakukan pinjaman ketika belanja lebih besar dibanding penerimaan dan menjaga sebuah pinjaman itu agar tetap prudent.

Baca Juga

Isyaratkan Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Kucurkan Rp24,17 Triliun Bantuan Langsung Tunai

Masalah tersebut yang harus diperbaiki yakni sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar daerah bisa mandiri ketika terjadi tekanan.

Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki tantangan itu adalah melalui dibentuknya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HKPD akan fokus untuk menyelesaikan berbagai tantangan desentralisasi fiskal yang salah satunya adalah memperkuat local taxing power atau kemampuan daerah untuk mendapat penerimaan asli daerah.

Baca Juga

Wow! Indonesia Raup 81 Miliar Yen dari Penjualan Obligasi Samurai

UU HKPD mencoba mengoreksi masalah ini agar daerah bisa memperbaiki kapasitas fiskal dan belanja daerahnya.

“Tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kualitas output dan outcome yang akhirnya masyarakat bisa menikmati dalam bentuk kesejahteraan,” tegas Sri Mulyani.

Editor : Fabyan Ilat