Banjir Kritik, Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Dinilai Tidak Transparan

JAKARTA, iNews.id – Kritik berdatangan pascapemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Proses pengambilan keputusan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih dinilai memiliki nuansa politis yang sangat besar. Pengambilan keputusan Komisi II DPR yang digelar selama 1,5 jam secara tertutup itu pun disoroti oleh Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay.

"Jadi saya kira proses pemilihan di DPR ini lebih besar nuansa politiknya. Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur ya. Kemudian juga tidak cukup transparan khususnya di dalam pengambilan keputusannya," ujar Hadar kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).

Mantan komisioner KPU RI itu juga menilai proses pemilihan oleh Komisi II tidak cukup akuntabel. Apalagi, saat Komisi II DPR menetapkan hasil 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih.

Hadar menilai seharusnya penempatan mereka berdasarkan nomor urut harus ada penilaian secara peringkat.

Mulai dari pertimbangan dan alasan mengapa mereka yang terpilih dibanding dengan calon lain. Hal itu mengingat keputusannya tidak diambil secara voting.

"Jadi kalau ranking itu harus ada ukuran yang jelas. Angka-angka penilaian-penilaian. Ini kan kita tidak tahu mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tetapi didasarkan oleh apa, angka berapa, angka nilai apa, kalau itu mau pakai nilai," ujarnya.

Editor : Fabyan Ilat