Penggunaan Solar Subsidi di Industri Pertambangan Bakal Dikenai Sanksi Hukum

JAKARTA, iNews.id – Terjadinya kelangkaan Solar bersubsidi diduga digunakan di  industri pertambangan, menjadi perhatian serius.

Terkait hal itu, kajian mengenai penggunaan Solar bersubsidi di industri pertambangan saat ini dibahas regulasi hukumnya.

Baca Juga

Tampung BBM Solar Bersubsidi di Kotamobagu, Seorang Pelaku Diamankan Ditreskrimsus Polda Sulut

Pun, pemerintah diusulkan agar menyerahkan semua kuota solar subsidi kepada PT Pertamina (Persero).

Sebab penyaluran solar subsidi merupakan tugas yang sangat berat baik secara tehnis maupun non teknis. Secara teknis harus menjangkau wilayah-wilayah terjauh yang memburutuhkan komitmen besar untuk menjalankan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

"Solar subsidi sebaiknya diserahkan semua kepada Pertamina. Jadi seluruh kuota solar subsidi dialihkan saja kepada Pertamina untuk mengatasi kelangkaan atau antrean di lokasi-lokasi tertentu, dengan menambah kuota SPBU di lokasi yang rawan terjadi kelangkaan," kata pengamat ekonomi dan energi Salamuddin Daeng di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca Juga

2 Terduga Pelaku Penyalahgunaan BBM Solar Bersubsidi Ditangkap Polisi

Dia menambahkan, kegiatan distribusi solar subsidi membutuhkan pengawasan ekstra mengingat harganya yang terpaut jauh dengan solar komersial.

"Bisa saja sebagian besar solar subsidi telah mengalir ke kebun-kebun sawit dan tambang batu bara atau kegiatan industri lainnya. Jadi seharusnya pengawasan solar seperti ini satu pintu yang dikontrol langsung oleh negara yakni melalui BUMN," katanya.

Sementara itu, disparitas harga solar non subsidi dengan solar subsidi yang sangat besar, membuka peluang adanya moral hazard, manipulasi data, dan lain-lain.

Baca Juga

Sepanjang 2023, Pertamina Sanksi Tegas 59 SPBU Nakal di Sulawesi

"Selisih harga sekarang ini bisa mencapai Rp7.000-an per liter solar. Bagaimana mungkin mengontrol perilaku dengan kondisi pasar yang sangat rawan semacam itu? Jadi Pemerintah harus melakukan pengawasan yang serius, penegakan hukum terkait penyelewengan solar subsidi, oleh industri, perkebunan sawit dan pertambangan batu bara," katanya.

Editor : Fabyan Ilat