KPU Manado Klarifikasi Dugaan Mobilisasi ASN dan PPPK di Pilkada, Begini Penjelasannya di MK

JAKARTA, iNEWSMANADO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado selaku Termohon memberikan penjelasan terkait dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1, Andrei Angouw-Richard Hendri Marthen Sualang.

KPU menyatakan bahwa masalah ini bukan menjadi kewenangan mereka, melainkan menjadi domain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado.

Baca Juga

Ini 48 Bakal Calon Anggota KPU Manado Periode 2023-2028

Kuasa hukum KPU Kota Manado, Frenkie Son Laku, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada Kota Manado dengan mematuhi prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini termasuk rekapitulasi hasil suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, hingga tingkat kota.

“Pemohon meminta agar pasangan calon nomor urut 1 didiskualifikasi berdasarkan dugaan pelanggaran yang ada. Namun, untuk melakukan diskualifikasi tersebut, pembuktiannya harus berada dalam lingkup pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu, yang berhak menangani laporan terkait hal ini,” ujar Frenkie.

Lebih lanjut, KPU Kota Manado menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima rekomendasi dari instansi lain mengenai dugaan ketidaknetralan ASN dan PPPK.

Baca Juga

Simulasi Pemilu 2024 di Manado, KPU: Penyederhanaan Surat Suara Minimalkan Suara Tak Sah

Pemohon juga tidak menyinggung kewenangan KPU maupun proses perolehan suara dalam Pilkada Kota Manado di berbagai tingkatan.

"Selain itu, dalam permohonan yang diajukan, Pemohon tidak mencantumkan adanya pelanggaran di TPS selama pemungutan dan penghitungan suara. Sampai dengan selesainya pleno di tingkat kota, KPU Kota Manado juga tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Manado," kata Frenkie.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Manado, Brilliant Johanes Maengko, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau temuan terkait sengketa pemilihan dalam Pilkada ini.

Editor : Fabyan Ilat